HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Diberdayakan oleh Blogger.

Monitor24jam

sponsor

sponsor

Find Us On Facebook

Iklan


Olahraga

Featured Video

Daerah

Politik & Hukum

Pendidikan & Budaya

Comments

Kriminal

Iklan


Nasional

Header Ads

Author

Pages

Popular Post

LPA Simalungun Diminta Laporkan UAS Pada Penegak Hukum,Terkait Dugaan Pelanggaran UU Perlindungan Anak,


Simalungun,-Monitor24jam
Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Simalungun baru-baru ini telah melaporkan kader partai Nasdem Ucok Alatas Siagian ( UAS) pada ketua umum partai Nasdem Surya Paloh,surat dari LPA Simalungun ditujukan langsung pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem di Jakarta,laporan dari Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun tersebut,buntut dugaan penelantaran anak diluar nikah ataupun perbuatan perjinahan hingga melahirkan seorang anak berjenis kelamin perempuan yang saat ini sudah berusia 7 tahun.

Ucok Alatas Siagian yang diketahui kader Partai NASDEM tersebut,diduga telah melakukan hubungan intim diluar nikah atau perzinahan dengan seorang wanita bernama Nurhayati Damanik dan membuahkan seorang anak berjenis kelamin perempuan bernama Syabillah Alicia Siagian (SAS),nama SAS diketahui sesui akte kelahiran yang dikeluarkan oleh bidan Murni Sirait pada tanggal 17/07/2018,namun berbeda pula pengakuan Royan Damanik ayah dari Nurhayati Damanik mengatakan,bahwa anaknya Nurhayati belum perna menika dan tidak perna tercatat di KUA.

Sesui surat LPA Kabupaten Simalungun yang ditujukan pada DPP Partai Nasdem dengan nomor 55/B/DPC/LPA-Simal/V/2019,yang ditanda tangan oleh Mansur Panggabean SH selaku ketua dan Andi Syaputra SPd selaku Sekretaris serta Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait ,menyebutkan bahwa UAS patut diduga telah melakukan pelanggaran hukum dan norma asusila yang berlaku ditengah masyarakat.

Norma hukum yang dilanggarnya adalah :

A.Melakukan perjinahan diluar nikah.

B.Melakukan penelantaran anak serta tidak memenuhi hak anak.

C.UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

D.UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi manusia (HAM) pasal 59 E.UU No 17 tahun 2016 tentang penerapan Perpu no 7 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dari beberapa kajian tersebut LPA Simalungun memintah agar DPP Partai Nasdem memberi sangsi pada ucok Alatas Siagian bila dianggap perlu pemberhentian dari kader Partai Nasdem.

Ramainya perbincangan kasus tersebut dihalayak publik mendapat tanggapan dari K Simanjuntak SH,Ketua bidang hukum LSM Gerakan Front Rakyat Anti Korupsi ( GEFRAK) Sumut mengatakan,"seharusnya LPA Simalungun langsung saja membuat aduan pada penegak hukum,sebab LPA Simalungun sudah menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Ucok Alatas Siagian,bilah dilaporkan pada DPP Partai Nasdem,mungkin ucok Alatas Siagian hanya mendapat sangsi partai paling berupa teguran saja,bila suda melanggar hukum ya harus dilaporkan pada penegak hukum,agar proses hukum dapat berjalan,kita sangat mendukung  kinerja LPA Simalungun yang bisa mengungkap aroma busuk dari Ucok Alatas Siagian,namun tentunya LPA Simalungun harus membawa kasus ini kerana hukum,jika LPA Simalungun hanya melaporkan pada DPP Partai Nasdem saja,dikhawatirkan mucul tanggapan publik bahwa kasus ini hanya bernuansa politik.

"Menyikapi adanya Surat Keterangan Lahir (SKT) yang dikeluarkan oleh Bidan bernama Murni Sirait menimbulkan pertanyaan besar,kenapa bidan tersebut berani mencantumkan marga siagian pada nama anak tersebut,sementara keterangan Royan Damanik menyebutkan anaknya belum perna menika,dari mana bidan tersebut mendapatkan data sehingga SAS mendapat marga Siagian,bila persoalan ini dilaporkan pada penegak hukum,semua pasti terbuka.

Ada beberapa pasal yang dapat menjerat pelaku misalnya Pasal 76B dan 76C‎ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76B berbunyi, "S‎etiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Sementara Pasal 76C ‎berbunyi, "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”

"Bisa juga dikenakan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) Pasal 44 dan 45,kedua pasal yang tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu memang ‎mengatur hukuman pidana penjara minimal lima tahun bagi penelantar dan penyiksa anak,jelasnya.

Ucok Alatas Siagian saat di konfimasi selasa 30/07/2019 sekira jam 13.30 lewat nomor seluler yang ditujukan padanya tidak aktif,sms dilayangkan padanya  belum mendapatkan balasan.(Rus-Tim).

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *