HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Diberdayakan oleh Blogger.

Monitor24jam

sponsor

sponsor

Find Us On Facebook

Iklan


Olahraga

Featured Video

Daerah

Politik & Hukum

Pendidikan & Budaya

Comments

Kriminal

Iklan


Nasional

Header Ads

Author

Pages

Popular Post

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Taput Sepelekan Konfirmasi Media “Sikap Kebal Hukum Terlihat Dipertontonkan”


Tapanuli Utara.Monitor24jam.com

Beberapa tahun menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Taput “A.Rajagukguk”, terlihat risih dengan awak media dan pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Konfirmasi langsung dan konfirmasi secara tertulis seakan tidak diperdulikan dan keterbukaan Informasi Publik dinilai sebagai isapan jempol saja.

Fakta dan bukti dari berbagai permasalahan dugaan korupsi Dinas PUPR Kabupaten Taput itu selalu terlihat adem dan terkesan ditutup-tutupi dengan sangat rapi, hingga muncul asumsi bahwa Kepala Dinas PUPR Kabupaten Taput “Kebal hukum”. Bahkan beberapa pejabat dari Dinas PUPR di tahun ini telah dimutasi naik jabatan kebeberapa Dinas atau dengan kata lain naik jabatan.

Hasil pengumpulan data terkait dugaan korupsi yang sudah berulangkali dikonfirmasi pihak media terkait data kekurangan volume perkerjaan ditahun 2015 mendapat temuan tiga (3) paket pekerjaan jalan yang merugikan keuangan Negara mencapai Rp 118 juta dan denda keterlambatan pekerjaan mencapai Rp 285 juta. Masalah itu pun terulang lagi ditahun 2017, bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan sebanyak dua belas (12) paket pekerjaan yang merugikan keuangan Negara mencapai Rp 375 juta.

Komentar salah seorang pemerhati masyarakat berinisial “S.Tambunan" dalam pertemuannya ditempat terpisah, menyatakan pada pihak media bahwa Kepala Dinas PUPR Kabupaten Taput memang terkesan kebal hukum. Hal itu diutarakannya, bahwa ia juga sudah berulang kali mencoba mengkonfirmasikan pada pihak Dinas PUPR, namun pihak Dinas selalu saja mengungkapkan bahwa itu hanya bisa dijawab oleh Kepala Dinas.

Keterangan pihak Dinas itu dinilainya hanya sebagai alasan saja sebab Kepala Dinas selalu tidak berada dikantornya, hingga sikap bosan pihak median untuk melakukan konfirmasi atas permasalahan dugaan korupsi di Dinas PUPR Kabupaten Taput dinilai tidak perlu lagi dilakukan. Dimana “S.Tambunan" menilai bahwa  Kepala Dinas memang sepelekan awak media.(28/2)

Fakta dan data dikumpulkan oleh berapa pemerhati masyarakat yang banyak belum terungkap atas dugaan korupsi di Dinas PUPR Kabupaten Taput itu, terkait tentang pembengkakan anggaran untuk kebutuhan pelayanan administrasi kantor. Dimana tahun 2015 realisasi biaya administrasi kantor mencapai Rp 1.070.657.721 miliar, tahun 2016 mencapai Rp 1.237.093.561 miliar dan tahun 2017 membengkak mencapai Rp 6.145.445.699 miliar, apa ini bukan merupakan penghambur-hamburan uang rakyat....??? mana tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Taput sebagai wakil rakyat itu....??? ungkap P.Sihombing.

Dari beberapa fakta dan bukti ini menjelaskan bahwa DPRD Kabupaten Tapanuli Utara terkesan membiarkan uang rakyat digunakan sesuka hati sebab pejabat Dinas PUPR menganggap masyarakat Taput tidak akan mengerti tentang penggunaan uang APBD ditiap tahunnya. Prilaku ini menunjukkan bahwa besar dugaan kepentingan untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya selalu menjadi sisitem yang dilaksanakan ditiap tahunnya untuk meraup keuntungan dari APBD daerah. (Tim)

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *