HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Diberdayakan oleh Blogger.

Monitor24jam

sponsor

sponsor

Find Us On Facebook

Iklan


Olahraga

Featured Video

Daerah

Politik & Hukum

Pendidikan & Budaya

Comments

Kriminal

Iklan


Nasional

Header Ads

Author

Pages

Popular Post

Dinas Bina Marga Kabupaten Serdang Bedagai Diduga Mengalami Ketekoran Kas Daerah


Sergai,-Monitor24Jam.Com
Saldo kas bendahara pengeluaran per 31 Desember 2016 disajikan sebesar Rp 411.424.000,00. Nilai tersebut, diantaranya sebesar Rp 400.000.000,00 merupakan saldo kas bendahara pengeluaran Dinas Bina Marga yang belum dikembalikan ke kas daerah.

Pemeriksaan “BPK RI” atas penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran, dilakukan untuk menilai kewajaran saldo kas di bendahara pengeluaran dan ketepatan prosedur pengeluaran kas oleh bendahara pengeluaran (1/17).

Pengujian atas dokumen pertanggungjawaban, cash opname dan wawancara., menunjukkan bahwa pengelolaan kas yang dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran Dinas Bina Marga Kabupaten Sergai masih lemah, hingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kas sebesar Rp 1.155.450.000,00.
Pemeriksaan kas (cash opname) atas pengelolaan kas pada tanggal 30 Januari 2017 yang diterima oleh Kepala Sub Bagian Keuangan (Kasubbag) dan Sekretaris Dinas Bina Marga, menenukan kas yang ada di bendahara pengeluaran pada saat cash opname sebesar Rp 00,00.
Keterangan bendahara pengeluaran, menjelaskan bahwa saldo kas di buku kas umum (BKU) sebesar Rp 400.000.00,00. Uang tersebut merupakan sisa uang persediaan (UP) dan masih dalam penguasaan bendahara pengeluaran, serta belum disetor ke kas daerah. Sementara surat pertanggungjawaban (SPJ) fungsional bulan Desember 2016, SPJ pengesahan terakhir, dan rekening bendahara pengeluaran Dinas Bina Marga belum disampaikan kepada DPPKAD, karena bukti pertanggungjawabannya belum lengkap. Sehingga SPJ belum diverifikasi dan belum dilakukan pengesahan.
Adapun bukti pertanggungjawaban yang dikelola oleh bendahara pengeluaran, menunjukkan bahwa selama Tahun 2016, bendahara pengeluaran mengeluarkan surat perintah pembayaran (SPP) dengan mekanisme UP sebanyak satu kali sebesar Rp 400.000.000,00, langsung (LS) sebanyak 502 kali sebesar Rp 141.736.116.367,00, ganti uang (GU) sebanyak dua kali sebesar Rp 642.602.144,00, serta tambah uang (TU) sebanyak satu kali sebesar Rp 168.838.180,00.
Begitu juga tentang bukti pertanggungjawaban atas surat perintah pencairan dana (SP2D) yang terbit, diketahui terdapat dana yang telah dibelanjakan namun tidak ada bukti pertanggungjawaban sebesar Rp 1.155.450.000,00.

Keterangan sdr “MS” selaku bendahara pengeluaran Dinas Bina Marga Tahun 2016, mengakui bahwa yang bersangkutan tidak mempertanggungjawabkan belanja sebesar Rp 1.155.450.000,00. Uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan sdr “MS” namun tidak dapat merinci penggunaan uang tersebut.

Keterangan kedua pada sdri “RT” selaku Kasubbag Keuangan dan pejabat penatausahaan keuangan sebagai verifikator pertanggungjawaban keuangan Dinas Bina Marga, mengakui lalai dan tidak melakukan verifikasi bukti , terutama untuk belanja yang dikeluarkan melalui mekanisme UP/GU/TU/LS dan tidak dapat memperoleh dokumen pendukung SPP dan surat perintah membayar (SPM) yang seharusnya diverifikasi.

Menambahkan bahwa Sdri “RT” hanya memberikan paraf pada lembar surat penyediaan dana (SPD), SPP, dan SPM tanpa memverifikasi bukti pendukung pertanggungjawaban. SPP, SPM, dan dokumen laporan dibuat dan dikelola oleh bendahara pengeluaran, serta langsung ditandatangani oleh pengguna anggaran (PA).

Keterangan ketiga pada sdr “DS” selaku Kepala Dinas (Kadis)
dan PA Dinas Bina Marga, menyatakan lalai dalam mengawasi realisasi belanja yang terjadi selama Tahun 2016. Sdr “DS” juga mengakui menandatangani SPM GU/TU/LS kepada bendahara pengeluaran, namun tidak memverifikasi kembali SPJ yang dilampirkan atas SPM yang terbit. Sdr “DS” juga tidak mengetahui apakah SPM tersebut telah dilakukan verifikasi atau belum oleh pejabat penatausahaan keuangan. Sdr “DS” mengakui tidak pernah memeriksa dan menutup BKU tiap bulan dan akhir tahun, sehingga tidak mengetahui jumlah uang yang dikuasai oleh bendahara pengeluaran.

Keterangan keempat pada Kepala Bidang (Kabid) Perbendaharaan atas mekanisme pencairan SP2D. SP2D terbit secara online, sehingga SPM yang telah diverifikasi dan diotorisasi oleh PA akan dapat diterbitkan oleh bendahara umum daerah (BUD) pada hari itu juga. Bidang Perbendaharaan tidak lagi memverifikasi bukti-bukti pendukung SPM yang telah diterbitkan oleh dinas yang bersangkutan.

Atas penjelasan beberapa pihak Dinas Bina Marga Kabupaten Serdang Bedagai ini, salah seorang pemerhati korupsi berinisial “PII Saragih” menegaskan bahwa pelanggaran ini diduga tidak sesuai dengan aturan hukum yaitu; (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: (3) PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP: (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya: (5) Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Permasalah di atas mengakibatkan dugaan kekurangan kas sebesar Rp 1.155.450.000,00.
Untuk itu Ketua DPRD Kabupaten Sergai dan pihak Penegak Hukum perlu mengusut permasalahan ini agar dugaan korupsi APBD Kabupaten Sergai tidak digunakan oknum pribadi dan sekelompok orang untuk meraup keuntungan buat memperkaya dirinya, lanjut PII Saragih. (E1)

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *